Pisahkan keputusan pribadi dan kebutuhan hukum
Tuliskan persoalan utama, apakah tinggal terpisah, apakah ada anak, serta apa yang ingin diminta dari proses hukum. Perceraian bagi pasangan Muslim dan nonmuslim menempuh jalur pengadilan yang berbeda. Pengadilan yang berwenang dan bentuk permohonan atau gugatan perlu ditentukan dari agama, domisili, dan keadaan perkawinan.
Susun dokumen dasar
Siapkan identitas para pihak, buku nikah atau akta perkawinan, kartu keluarga, akta kelahiran anak, alamat yang diketahui, dan dokumen terkait pendapatan serta harta jika ada tuntutan mengenai nafkah atau harta bersama. Simpan dokumen asli dan buat daftar bukti; hindari mengirim foto identitas atau dokumen anak melalui kanal yang belum disepakati.
Catat kebutuhan anak dan biaya proses
Buat gambaran pengasuhan yang berjalan, kebutuhan rutin anak, kemampuan ekonomi, dan hal mendesak seperti sekolah atau kesehatan. Jangan menganggap perceraian otomatis menyelesaikan urusan nafkah, pengasuhan, atau pembagian harta. Mintakan penilaian tentang tuntutan yang perlu diajukan dan biaya perkara sebelum mendaftar.
Rujukan: UU 1/1974 tentang Perkawinan, PP 9/1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan, Layanan e-Court Mahkamah Agung. Artikel ini informasi umum; langkah dan hak dalam perkara tertentu memerlukan penilaian fakta dan aturan yang berlaku.